Ketidakmampuan Manajerial: DKPP juga menyoroti ketidakmampuan Hasyim Asy'ari dalam mengelola konflik internal di tubuh KPU. Ketidakmampuan ini menyebabkan ketidakstabilan dalam lembaga dan mengganggu kelancaran proses pemilu.
Tekanan Politik: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, banyak spekulasi bahwa tekanan politik dari berbagai pihak juga berperan dalam pemberhentian Hasyim Asy'ari. Tekanan ini bisa datang dari partai politik atau kelompok kepentingan yang merasa dirugikan oleh keputusan dan kebijakan KPU.
Dampak Pemberhentian
Pemberhentian Hasyim Asy'ari memiliki dampak yang signifikan terhadap KPU dan proses pemilu di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama:
Kepercayaan Publik: Pemberhentian ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU. Masyarakat mungkin meragukan integritas dan independensi KPU dalam mengawal proses pemilu yang jujur dan adil.
Stabilitas Internal KPU: Ketidakstabilan internal KPU bisa meningkat akibat pemberhentian ini. Konflik dan perbedaan pandangan antar anggota KPU mungkin semakin tajam, yang bisa mengganggu kinerja lembaga secara keseluruhan.
Kelancaran Proses Pemilu: Jika pemberhentian terjadi menjelang hari pemungutan suara, hal ini bisa mengganggu kelancaran proses pemilu. Penggantian ketua KPU di tengah jalan bisa menyebabkan ketidakpastian dan perubahan dalam strategi serta kebijakan KPU.
Persepsi Internasional: Persepsi internasional terhadap demokrasi di Indonesia juga bisa terpengaruh. Pemberhentian ketua KPU bisa dianggap sebagai indikasi bahwa proses pemilu di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik dan masalah etik.
