Kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai angka 80,9 persen. Salah satu aspek yang mengalami peningkatan signifikan adalah bidang penegakan hukum, yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 72,1 persen.
Kenaikan ini menjadi sorotan, terutama jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan di era pemerintahan sebelumnya. Di era Prabowo, kepuasan terhadap penegakan hukum naik drastis sebesar 14,7 persen dibandingkan era Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan baru berhasil mendapatkan kepercayaan publik.
Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu langkah utama adalah memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum.
“Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan golongan tertentu. Pemerintah akan terus mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku,” ujar Prabowo dalam salah satu pidatonya di Istana Negara. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk penyederhanaan prosedur hukum dan pengawasan ketat terhadap penanganan kasus-kasus besar.
