Kalau ini bisa terwujud, lumayan kuat. Akan lebih kuat lagi kalau posisi jaksa agung ada di tangan keluarga Jokowi juga. Untuk itu, Jokowi tentu bisa dengan mudah menaikkan Erina Gudono (istri Kaesang) sebagai Jaksa Agung.
Formasi ini sudah sangat memadai. Cuma, akan lebih aman jika kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) juga dipegang keluarga. Mungkin sangat pas kalau Kahiyang Ayu, istri Bobby, menjadi menteri ESDM. Ini sangat penting untuk mendukung proses penancapan dinasti. ESDM itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan.
Jadi, di barisan dinasti ada Gibran, Selvi, Kaesang, Erina, Kahiyang, Bobby dan Jokowi sendiri. Tujuh figur kuat dinasti.
Untuk memastikan agar kekuasaan dinasti Jokowi tidak terhambat di Parlemen (DPR), perlu dikuasai parpol-parpol kunci. Sebagai permulaan, Jokowi akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini sangat gampang. Naikkan kembali kasus Airlangga Hartarto. Setelah berstatus tersangka, laksnakan Munaslub Golkar. Atur semua, Jokowi pun resmi menjadi ketua umum.
Kaesang sudah menguasai PSI. Tinggal pengadaan kursi mereka di DPR untuk periode 2024-2029. Ini gampang sekali walaupun di pileg 2024 tidak mendapat kursi DPRRI. Sekarang masih bisa diusahakan agar PSI masuk ke Senayan. Jokowi bisa mengubah semua UU dan peraturan tentang kepemiluan untuk berlaku surut. Ya, berlaku surut. Supaya PSI bisa menggugat hasil penghitungan suara pemilu 2024. Gugatan ini khusus untuk PSI saja, tidak untuk parpol-parpol lain.
Ketua MK Suhartoyo bisa memenangkan gugatan PSI agar mendapat 40 kursi melalui revisi hasil pileg 2024. Pada pemilu 2029 PSI bisa dinaikkan menjadi 110 kursi dengan pejam mata. Jokowi bisa usahakan ini sebagai ketua Wantimpres periode 2024-2029.
Berikutnya PDIP bisa diambil alih oleh Presiden Gibran. Jokowi tahu caranya. Setelah itu usahakan agar PAN dipimpin oleh Bobby. Ini pun tidak sulit. Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak mungkin melawan.
Beberapa parpol lain didorong agar dipimpin orang-orang dalam yang pro-dinasti Jokowi. PKB, misalnya, serahkan ke Yaqut Qoumas. Beliau ini biarkan tetap menjadi menteri agama. Tapi beri dia kekuasaan yang lebih besar. Karena itu, nomenklatur Kementerian Agama diubah menjadi Kementerian Agama dan Pengacak-acakan Umat. Perubahan nama ini perlu dilakukan agar Yaqut leluasa mengacak-acak umat.
