Jokowi sama sekali belum pernah mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok (juga Jokowi). Dengan demikian, masukan yang didapat Jokowi pun pastinya kurang menyeluruh tentang situasi yang belakangan terjadi. Padahal, Luhut Binsar Panjaitan diketahui mencari “second opinion” dengan menemui Emha Ainin Nadjib (Cak Nun) di Yogyakarta pada 17 Maret 2017. Menariknya, Menko Kemaritiman tersebut bukan mengundang, tetapi mendatangi kediaman Cak Nun yang dikenal kritis terhadap kepemimpinan Jokowi.
Kalau tidak membuka lebar-lebar dialog dengan berbagai elemen bangsa, maka Jokowi tidak akan mendapat gambaran utuh tentang persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Di sisi lain, Jokowi sudah tidak bisa lagi memercayai begitu saja informasi yang dipasok oleh intitusi intelijen.
Jokowi pasti ingat ketika mendapat informasi intelijen yang keliru tentang jumlah massa Aksi 411 yang berunjuk rasa pada 4 November 2017. Menurut informasi intelijen yang didapat Jokowi, jumlah massa berkisar 18.000 pendemo. Kemudian, setelah aksi, Jokowi mendapat revisi. Bukan 18.000, tapi 30,000 pendemo.
Kok bisa Jokowi menelan bulat-bulat revisi yang disampaikan kepadanya? Apakah Jokowi tidak membandingkan jumlah massa Aksi 411 dengan penuhnya penonton di GBK yang berkapasitas 100.000 kursi?
