Keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang ancaman El Nino terhadap ketersediaan beras juga turut dibantah oleh tim hukum. Mereka menyatakan bahwa penurunan produksi beras nasional pada tahun 2023 insignifikan atau hanya 0,6 juta ton dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Berdasarkan data BPS, pemerintah sudah mengimpor beras sebesar 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024, jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras malah mencapai harga tertinggi dalam sejarah. Selain itu, produksi beras di Vietnam tetap stabil dan cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino.
Tim hukum AMIN menyimpulkan bahwa fakta bahwa harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar menunjukkan penyalahgunaan stok beras bukan untuk stabilisasi harga, tapi untuk kepentingan politik.
Dari bantahan tersebut, terlihat bahwa tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) memiliki catatan yang sangat rinci dan didukung dengan data yang kuat terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK. Hal ini menjadi sebuah bagian penting dari upaya untuk memastikan transparansi, kebenaran, dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia. Dalam konteks tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh tim hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti secara objektif. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan didasarkan pada fakta dan hukum yang jelas, sehingga proses demokrasi dan keadilan dapat terwujud dengan baik di Indonesia.
