Keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy juga dibantah oleh tim hukum. Muhadjir menyebutkan bahwa kunjungan Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, menurut tim hukum, data menunjukkan bahwa Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan. Hampir semua atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden. Mereka juga menekankan bahwa kunjungan Presiden ke Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 16 kali, padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10 persen dari total PSN. Sedangkan Jawa Barat dengan jumlah PSN terbanyak, hanya dikunjungi 2 kali. Hal ini menurut tim hukum adalah bukti bahwa kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk kepentingan politik.
Keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang ancaman El Nino terhadap ketersediaan beras juga turut dibantah oleh tim hukum. Mereka menyatakan bahwa penurunan produksi beras nasional pada tahun 2023 insignifikan atau hanya 0,6 juta ton dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Berdasarkan data BPS, pemerintah sudah mengimpor beras sebesar 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024, jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras malah mencapai harga tertinggi dalam sejarah. Selain itu, produksi beras di Vietnam tetap stabil dan cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino.
