Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan tegas membantah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutnya memiliki keterkaitan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam pernyataannya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7), Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam hal tersebut, serta tidak memiliki bisnis terkait kasus tersebut.
KPK memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, namun Hasto memberikan penjelasan terkait status konsultan tersebut. Dia menyatakan bahwa di KTP-nya tercantum sebagai konsultan karena sebelumnya bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki ruang lingkup keahlian konsultan. Penulisan tersebut, menurut Hasto, masih belum diubah hingga saat ini.
Dari informasi yang diperolehnya dari Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo, panggilan pemeriksaan ini berkaitan dengan Pilpres 2019. Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan saat itu, Hasto menyebut bahwa panggilan tersebut terkait dengan pemberian bantuan yang kemudian diduga terkait dengan persoalan korupsi.
