Pernyataan Gibran ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kehadiran menteri-menteri kunci dalam sidang MK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong proses hukum yang adil dan transparan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu menteri yang turut bersaksi dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa pemerintah siap untuk mengungkap fakta-fakta terkait bantuan sosial dan menjalani proses hukum secara obyektif. "Kita harus transparan dan buka data. Kita siap diperiksa dan diuji," kata Airlangga.
Hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan kejelasan atas segala isu yang berkembang terkait penggunaan bansos dalam konteks politik. Kejelasan ini menjadi kunci dalam membuktikan bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan publik dan menjunjung tinggi aturan hukum.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan sosial. "Kami berusaha keras agar bansos tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik," jelas Risma.
