Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan penambahan jumlah komisi pada H-5 pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa AKD diperkirakan akan dibentuk sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober, sebagai persiapan mendukung pemerintahan yang baru. Hal ini menjadi perhatian karena Prabowo-Gibran telah menyatakan niatnya untuk menambah jumlah kementerian hingga 44 kementerian, yang kemungkinan besar akan memengaruhi pembentukan komisi di DPR.
Menurut Dasco, estimasi jumlah komisi DPR RI periode 2024-2029 diperkirakan akan berkisar antara 12 hingga 13 komisi. Adanya penambahan kementerian dari pemerintahan yang baru berimplikasi langsung pada jumlah komisi di DPR, dimana setiap kementerian biasanya akan diakomodasi oleh satu komisi di DPR. Oleh karena itu, dengan pertambahan hingga enam menteri, DPR akan menambah satu komisi, dan jika menteri yang ditambahkan lebih dari enam, jumlah komisi juga akan bertambah.
Pembentukan dan penyusunan komisi di DPR saat ini sebagian besar masih menunggu nomenklatur kementerian atau badan pemerintahan baru. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, DPR perlu menyesuaikan diri untuk dapat mengakomodasi mitra kerja dari pemerintah yang mendatang. Apabila ada penambahan kementerian yang signifikan, jumlah komisi di DPR juga harus diubah untuk memfasilitasi tugas legislatif dan pengawasan terhadap masing-masing kementerian.
