Terkait hal ini, Dasco menjelaskan bahwa jumlah komisi yang ada di DPR saat ini dianggap kurang proporsional. Ada komisi yang memiliki tugas dan mitra kerja yang sangat banyak, sementara ada juga komisi dengan jumlah mitra kerja yang sedikit. Oleh karena itu, penambahan jumlah komisi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja DPR dalam melakukan fungsi legislasi dan pengawasan.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara (RUU Kementerian) menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna 19 September lalu. usulan revisi ini dipicu oleh kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, dan lahir dari gagasan membentuk pemerintahan yang kuat dengan menggandeng berbagai partai politik ke dalam koalisi, yang kemudian dikenal dengan sebutan KIM Plus.
Koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran diketahui melibatkan hampir seluruh partai politik, termasuk para lawannya dalam Pemilu 2024. Hal ini merupakan fenomena politik yang menarik dan menjadi konsekuensi dari terbentuknya koalisi yang cukup besar. Salah satu dampak dari koalisi yang gemuk ini adalah pembagian kekuasaan yang lebih luas. Hal ini tercermin dari rencana penambahan jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi oleh UU Kementerian Negara.
Terkait rencana pembentukan kementerian baru, Prabowo-Gibran telah menyuarakan niatnya untuk membentuk sekitar 44 kementerian negara. Upaya ini dipandang sebagai strategi untuk mempercepat pelaksanaan program kerja pemerintahan yang diisi oleh koalisi yang luas. Meskipun hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk membagi kekuasaan di lingkungan koalisi yang besar, namun juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan efisiensi dari kabinet yang begitu banyak anggotanya.
