Lebih lanjut, Rininta memastikan bahwa cucu SYL tersebut bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementan. Bahkan, Rininta tidak mengetahui bagaimana Bibi tiba-tiba bisa bekerja sebagai tenaga ahli di sekretariat jenderal bidang hukum Kementan.
Perlu untuk diungkap bahwa kasus ini membawa dampak serius terhadap citra institusi pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, dan menciptakan keraguan terhadap kebijakan dan praktik administrasi di dalamnya. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses rekrutmen dan pengangkatan pegawai.
Adanya informasi mengenai penerimaan honorarium Bibi yang cukup besar di Kementan seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, terutama untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan pengangkatan pegawai di lembaga pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kementerian Pertanian sebagai institusi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam proses manajemen sumber daya manusia. Maka dari itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum penting bagi pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna menegakkan keadilan dan menjamin kebenaran serta kewajaran dalam pengelolaan sumber daya manusia di Kementerian Pertanian.
