ETIKA SEORANG PEJABAT NEGARA
By: Chazali H. Situmorang/Dosen AN FISIP UNAS; Pemerhati Kebijakan Publik
Sudah cukup lama saya menekuni pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sekitar 34 tahun sampai pensiun 2 tahun yang lalu. Dari masa kerja 34 tahun tersebut, selama 27 tsahun sebagai pejabat struktural mulai eselon IV sampai eselon I.
Sudah sering menghadiri serah terima jabatan para pejabat pemerintah, mulai dari Walikota, Bupati, Gubernur, sampai dengan Menteri. Saya belum menemukan proses pelantikan dan serah terima jabatan Bupati/Walikota, ataupun Gubernur bahkan Menteri tidak dihadiri oleh Pejabat yang telah diganti, karena alasan pergi berlibur, kecuali karena berhalangan tetap seperti sakit.
Proses serah terima jabatan jangan dilihat dari sisi seremonialnya saja, tetapi sebagai suatu bentuk tanggungjawab konstitusional dan sikap moral pejabat publik yang melaksanakan amanah rakyat. Serah terima jabatan sebagai bentuk dan simbol bahwa penyelenggaraan pemerintah itu berkesinambungan.
Tidak boleh ada kekosongan estafet kepemimpinan. Kebesaran dan kehebatan kepemimpinan seorang pemimpin itu, jangan dilihat pada saat dia sedang menikmati kekuasaan, tetapi lihatlah pada saat dia harus menyerahkan kekuasaan itu.
Saya selama ini bersimpati pada Djarot Syaiful Hidayat, karena sebagai Wagub dan Gubernur DKI terkesan sopan, bahasanya teratur, terukur, dan tidak gampang emosional, yang tentunya bertolak belakang dengan Ahok. Pengalaman sebagai Bupati Blitar, menampakkan kematangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Tetapi tanda-tanda ketidakstabilan dan ketidaktenangan Djarot sudah mulai terlihat pada saat kita mendengar bahwa tim sinkronisasi Anis-Sandi, tidak diberikan ruang gerak yang cukup untuk menyusun RAPD 2018, dan mengunci beberapa program Gubernur baru (ada 23 program), sehingga kemungkinan tidak bisa segera direalisasi dengan segera sesuai janji-janji kampanye Anis-Sandi.
