Oleh: Dr Ramadhan Pohan SIP MIS
SETIAP pesan yang disampaikan oleh aktor politik adalah komunikasi politik. Prof Lely Ariannie dalam bukunya yang berjudul Teori, Model, Perspektif dan Media komunikasi politik (2022), menuliskan bahwa Bahasa politik (bahasa yang digunakan dalam konteks politik) dan apa yang membuat bahasa verbal maupun nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosakatanya, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan. Penyampaian pesan oleh politisi yang bukan menyangkut politik sekalipun, nyata adalah komunikasi politik juga namanya.
Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 bisa disebut Pemilihan Umum yang benar-benar menarik perhatian luas publik. Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang kontroversial dianggap menguntungkan salah satu kontestan. Anggaran bansos (bantua sosial) yang tiba-tiba membengkak hinga Rp 492 Miliar, hingga dugaan terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang tinggal menunggu waktu untuk dibuktikan menjadi bahasan-bahasan yang menarik. Cerita ini akan ditulis dengan tinta kelabu dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia. Namun juga menjadi bahan yang menarik untuk terus menerus dianalisis oleh para akademisi sebagai penjaga akal sehat dan etika dalam bernegara.
Fenomena terbaru yang menarik untuk dicermati adalah pengangkatan Calon Presiden Prabowo Subianto sebagai jenderal yang langsung disematkan oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa pakar militer dan pakar hukum tata negara menyebut bahwa pengangkatan tersebut bertentangan dengan konsitusi di mana pemberian pangkat Istimewa hanya berlaku bagi perwira yang masih aktif. Aktif sebagai prajurit TNI, bukan aktif sebagai politisi.
Pelanggaran terhadap konsitusi ataupun bermain dengan konsitusi untuk memenuhi tujuan tertentu bukan sebuah barang baru dalam latar waktu Pemilu 2024 ini, sehingga tidak banyak yang terkejut juga. Hal yang menjadi perhatian adalah “peristiwa tutur” yang terjadi dalam penyematan gelar jenderal kehormatan tersebut. Pidato Presiden Joko Widodo merupakan arahan kepada pejabat teras TNI dan Polri yang hadir pada acara tersebut, yang sejatinya adalah acara Rapat Pimpinan TNI tahun 2024, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 28 Februari 2024.
Satu kalimat yang cukup menarik ada pada akhir pidato presiden: “Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten ini yang penting.” Pembangunan memang harus dilakukan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip sustainable development goals.
Namun, rasa-rasanya penjelasan dari presiden tidak mengarah ke sana. Peristiwa tutur yang disampaikan oleh presiden patut dilihat lebih lanjut di tengah situasi pasca pemungutan suara yang sudah dilakukan.
Dell Hymes memperkenalkan metode etnografi untuk menganalisis sebuah peristiwa tutur, yaitu SPEAKING yang terdiri dari Setting, Participants, End, Act sequence, Key, Instrument, Norms, dan Genre. Instrumen tersebut akan membantu untuk menemukan makna dari sebuah peristiwa tutur.
Pidato Presiden Joko Widodo terjadi pada situasi pasca pemungutan suara 14 Februari 2024. Hal yang patut disoroti tentu saja ada pada kalimat yang sudah penulis ungkapkan di paragrap sebelumnya. Presiden menyebut pentingnya pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Penulis menangkap makna bahwa presiden berikutnya harus bisa melanjutkan berbagai program yang sudah digagas oleh Presiden Joko Widodo. Kalimat ini juga menjadi penekanan dalam pidato Presiden Joko Widodo dengan menambahkan “ini yang penting” di akhir kalimat.
