Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai entitas yang dikelola oleh negara, BUMN tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tugas sosial dalam memberikan layanan publik. Namun, keberadaan BUMN sering kali terlibat dalam politik praktis, yang menimbulkan pertanyaan atas kinerja mereka dan dampaknya bagi rakyat.
Politik praktis sering kali memengaruhi keputusan yang diambil oleh BUMN. Dalam banyak kasus, pemilihan direksi BUMN tidak hanya didasarkan pada kompetensi, tetapi juga pada hubungan politik. Penunjukan pejabat yang lebih mengutamakan afiliasi politik daripada kemampuan teknis dapat mengakibatkan manajemen yang kurang efisien. Hal ini menjadi tantangan besar untuk mencapai efisiensi publik yang ideal, di mana BUMN seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau.
Salah satu contoh nyata dari dampak politik praktis pada BUMN adalah ketika pergantian kepemimpinan di BUMN dilakukan menjelang pemilihan umum. Penunjukan pejabat baru sering kali dilakukan dengan harapan mendapatkan dukungan politik. Dalam banyak kasus, hal ini berpotensi mengalihkan fokus dari tujuan utama BUMN yang seharusnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
