Efisiensi publik seharusnya menjadi fokus utama bagi setiap kebijakan yang berkaitan dengan BUMN. Namun, saat BUMN dikelola dengan mempertimbangkan agenda politik yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, kontribusi mereka terhadap kesejahteraan rakyat akan menjadi tidak maksimal. Hal ini akan memunculkan ketidakpuasan di masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi memicu protes atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Situasi ini mengharuskan para pengambil keputusan untuk lebih mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang diambil terkait dengan pengelolaan BUMN mempengaruhi rakyat. Tanpa adanya perencanaan dan eksekusi yang baik serta tanpa mengedepankan kepentingan publik, BUMN bisa terlupakan sebagai kendaraan yang membawa kemakmuran bagi rakyat.
Dengan mengingat semua faktor di atas, penting bagi kita untuk terus memperhatikan bagaimana hubungan antara BUMN dan politik praktis berlangsung, dan sejauh mana hal tersebut mampu atau tidak mampu memberikan efisiensi publik yang diharapkan oleh masyarakat luas.
