Dengan terjadinya pengunduran diri atau pergeseran pimpinan akibat isu-isu politik, ada risiko bahwa proyek-proyek strategis yang sudah berjalan terhambat. Hal ini mampu mengganggu penyediaan layanan publik, seperti infrastruktur, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. BUMN yang idealnya bertugas memberikan solusi bagi ketidakpuasan publik dalam layanan sosial malah terjebak dalam lingkaran birokrasi yang angkuh, sehingga tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat.
Di sisi lain, banyak BUMN yang berhasil memberikan kontribusi positif meskipun terpengaruh oleh politik praktis. Beberapa BUMN mampu mengelola proyek-proyek besar yang membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, BUMN yang berfokus pada sektor energi, transportasi, dan infrastruktur, dapat menghasilkan lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, meski dicampuri politik, BUMN tetap menunjukkan potensi untuk mendukung kesejahteraan rakyat.
Namun, keuntungan ini sering kali diimbangi dengan kerugian akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum. Politisi sering kali menggunakan BUMN sebagai alat untuk kepentingan politik, yang dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan penyaluran sumber daya yang tidak tepat. Keputusan investasi yang didorong oleh kepentingan politik, bukan oleh analisis yang berbasis pada data, dapat mengarah pada kegagalan proyek dan kerugian finansial yang signifikan.
