Tampang

Bobby Nasution Berencana Ambil Formulir Pilkada Sumut dari PDIP Meskipun Di-Blacklist

17 Apr 2024 12:18 wib. 2.117
0 0
bobby nasution

Golkar Sumatera Utara lebih memilih untuk mengutamakan kader-kadernya sendiri, seperti mantan wakil gubernur Sumut, Ijeck atau Musa Rajekshah, ketimbang mengusung kader dari partai lain, terutama dari PDI Perjuangan. Bobby Nasution yang lebih dikenal sebagai kader PDI Perjuangan dan hanya memiliki basis kuat di kota Medan, tidak memiliki tempat yang cukup luas di kalangan kader Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, dan PAN harus berada dalam dilema antara loyalitas terhadap Jokowi dan mempertahankan kekuatan kaderisasi serta basis kekuatan politiknya sendiri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, menegaskan bahwa blacklist tersebut diusulkan karena Bobby dinilai telah berkhianat dalam Pemilihan Presiden 2024. Kejadian pengkhianatan Jokowi ke PDI Perjuangan berimbas ke semua dinasti Jokowi. Kejadian pengkhianatan terhadap partai pengusung bisa saja terjadi lagi, dilakukan oleh dinasti Jokowi, karen asudah terbukti tidak terjadi apa-apa. Apalagi kalau PDI Perjuangan menerima kembali Bobby untuk dicalonkan melalui PDI Perjuangan, bukan tidak mungkin Bobby akan berkhianat kembali setiap pemilu. Bobby akan mengikuti apa kata Jokowi dibandingkan dengan aturan PDI Perjuangan.

Pada saat itu, Bobby adalah kader PDIP, di mana partai tersebut mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun, Bobby malah mendeklarasikan dukungannya untuk kubu seberang, yakni Prabowo Subianto yang berpasangan dengan ipar Bobby, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi sudah merencanakan untuk pemilu 2024, akan dikuasai oleh dinasti Jokowi, dengan menempatkan dinast menjadi kepala daerah sehingga bisa menggunakan kekuasaan dan dana bansos untuk kesuksesan Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2029.

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Apakah Aturan Pemilu Perlu Direvisi?