Pernyataan terkait blacklist Bobby sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. "Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah, Sumatera Utara kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby," ujar Hasto di kediaman pribadi Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 12 April.
Hasto menyebut bahwa aturan blacklist terhadap Bobby merupakan usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Utara. "Itu usulan dari bawah," tambahnya.
Golkar Sumatera Utara lebih memilih untuk mengutamakan kader-kadernya sendiri, seperti mantan wakil gubernur Sumut, Ijeck atau Musa Rajekshah, ketimbang mengusung kader dari partai lain, terutama dari PDI Perjuangan. Bobby Nasution yang lebih dikenal sebagai kader PDI Perjuangan dan hanya memiliki basis kuat di kota Medan, tidak memiliki tempat yang cukup luas di kalangan kader Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, dan PAN harus berada dalam dilema antara loyalitas terhadap Jokowi dan mempertahankan kekuatan kaderisasi serta basis kekuatan politiknya sendiri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, menegaskan bahwa blacklist tersebut diusulkan karena Bobby dinilai telah berkhianat dalam Pemilihan Presiden 2024. Kejadian pengkhianatan Jokowi ke PDI Perjuangan berimbas ke semua dinasti Jokowi. Kejadian pengkhianatan terhadap partai pengusung bisa saja terjadi lagi, dilakukan oleh dinasti Jokowi, karen asudah terbukti tidak terjadi apa-apa. Apalagi kalau PDI Perjuangan menerima kembali Bobby untuk dicalonkan melalui PDI Perjuangan, bukan tidak mungkin Bobby akan berkhianat kembali setiap pemilu. Bobby akan mengikuti apa kata Jokowi dibandingkan dengan aturan PDI Perjuangan.