Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama 10 tahun. Survei yang dilakukan oleh SMRC pada 4-11 Oktober menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel valid sebanyak 994 responden, Margin off error dalam survei tersebut sekitar 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. ini memberikan gambaran menarik terkait persepsi publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas publik Indonesia menganggap pemerintahan Jokowi sering melanggar konstitusi.
Dalam menghadapi tugas berat untuk memimpin negara dengan berbagai kompleksitasnya, Jokowi telah berjuang menjalankan amanah sebagai pemimpin negara terutama dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Namun, hasil survei SMRC menunjukkan angka yang cukup mencengangkan. Dari 994 responden yang disurvei, mayoritas dari mereka yaitu sebanyak 52% menganggap bahwa pemerintahan Jokowi sering melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Hasil ini tentu menjadi sorotan sekaligus perenungan bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan kebijakan yang telah diterapkan selama ini. Selain itu, ada 51 persen responden yang merasa semakin takut ketika bicara politik. Kemudian yang menyatakan ada sewenang-wenang aparat hukum ada 51 persen.
Menurut peneliti dari SMRC, hasil survei ini merupakan cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan aturan konstitusi. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menjadi perhatian utama publik, terlebih dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), serta upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Persepsi publik yang tergambar dari survei ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah guna memperbaiki kinerja dan memperkuat landasan konstitusional dalam menjalankan roda pemerintahan.
