Adapun hal yang perlu dicermati dari hasil survei ini adalah adanya potensi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang dapat berujung pada munculnya ketidakstabilan politik di masa depan. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dapat menjadi pemicu utama dalam memunculkan ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya dapat merugikan pembangunan negara.
Meskipun demikian, hasil survei SMRC juga menunjukkan bahwa sebesar 60% dari responden masih memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah Jokowi meskipun diakui bahwa ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mendapat kritik tajam, masih ada harapan besar dari publik terhadap perbaikan kinerja pemerintah Jokowi ke depan.
Dalam menghadapi hasil survei yang menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, adalah hal yang penting bagi pemerintah untuk mendengarkan masukan dari publik dan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan selama ini. Tindakan perbaikan dan reformasi harus segera dilakukan guna memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan publik, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan konstitusi.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh SMRC, dapat disimpulkan bahwa mayoritas publik Indonesia menganggap bahwa pemerintah Jokowi sering melanggar konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan reformasi guna memastikan pemerintahan Jokowi dapat berjalan sesuai dengan aturan konstitusi serta memenuhi harapan dan kebutuhan publik. Dengan adanya dukungan dan kritik dari publik, diharapkan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan guna membangun Indonesia yang lebih baik.
