Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Pertanahan Nasional
Kasus ini memicu desakan agar pemerintah mempercepat reformasi sistem pertanahan digital dan menindak tegas oknum yang terlibat. Kementerian ATR/BPN pun diminta lebih terbuka dan responsif terhadap laporan masyarakat agar konflik tidak terus berulang.
Langkah pencegahan seperti pelacakan digital, pelaporan masyarakat online, serta keterbukaan data hak kepemilikan menjadi sorotan utama agar praktik mafia tanah tidak terus merajalela.
