“Energi terbarukan seperti hanya pelengkap portofolio. Tidak ada keberpihakan nyata dari kebijakan fiskal maupun insentif investasi,” jelas Dewi.
Di saat banyak negara mulai meninggalkan batu bara, Indonesia justru masih tergantung dan belum punya peta jalan transisi yang konkret dan terukur.
Masyarakat Jadi Korban Polusi dan Krisis Iklim
Keberadaan PLTU tak hanya memperbesar emisi karbon, tapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Polusi udara, pencemaran air, dan gangguan lingkungan terus dirasakan oleh warga di sekitar area pembangkit.
“Kami sering sesak napas, batuk-batuk, dan tanaman tidak tumbuh normal. Tapi sulit sekali menggugat karena PLTU dilindungi kontrak pemerintah,” ungkap Ratna, warga di sekitar PLTU Indramayu.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi masih berpihak pada industri, bukan rakyat atau lingkungan.
Solusi: Moratorium PLTU dan Percepatan Energi Bersih
Aktivis lingkungan menuntut pemerintah menetapkan moratorium pembangunan PLTU baru dan mempercepat penutupan PLTU eksisting. Selain itu, kebijakan afirmatif diperlukan untuk mendorong percepatan investasi di sektor energi terbarukan.
