Pemerintah Dinilai Gagal Memastikan Keadilan Ekonomi
Pakar ekonomi pembangunan menilai bahwa negara belum berhasil mengarahkan investasi tambang untuk menjadi katalis pertumbuhan inklusif di daerah.
“Royalti besar masuk ke pusat, tapi daerah hanya dapat sisa. Desentralisasi fiskal belum dijalankan secara adil dalam sektor tambang,” kata Prof. Indira Wicaksana, ekonom dari UGM.
Sistem bagi hasil yang tidak transparan dan pengawasan yang lemah atas penggunaan dana kompensasi juga menjadi penyebab utama stagnasi kesejahteraan lokal.
Kerusakan Lingkungan Tanpa Imbal Balik yang Setimpal
Masalah lain yang mencolok adalah dampak lingkungan yang ditanggung masyarakat setempat. Sungai tercemar, lahan pertanian rusak, dan konflik sosial meningkat akibat sengketa lahan.
“Kalau rakyat cuma dapat polusi, ini bukan pembangunan, tapi penjajahan gaya baru,” kata Indira dengan tegas.
Solusi: Perkuat Peran Pemda dan Transparansi Dana
Untuk mengatasi ketimpangan ini, para ahli mendorong pemerintah pusat memberi ruang lebih besar kepada pemda dalam mengelola hasil tambang di wilayahnya. Selain itu, diperlukan sistem transparansi berbasis digital untuk mengawasi alokasi dan penggunaan dana CSR, royalti, dan kompensasi lingkungan.
