Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyentuh isu pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998. Hasan menekankan bahwa penting untuk menyerahkan penulisan sejarah kepada para sejarawan yang kompeten. Pernyataan tersebut diungkapkan Hasan dalam sebuah konferensi pers di kantor PCO yang berlokasi di Jakarta Pusat, pada hari Senin, 16 Juni.
"Saat ini, kita sedang berada dalam sebuah proses yang melibatkan penulisan sejarahIndonesia. Di dalam proses ini, terlalu banyak spekulasi seputar berbagai pernyataan yang muncul, di mana kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi, sementara yang lain mengatakan sebaliknya. Mari kita berikan kesempatan bagi para sejarawan untuk menyusun naskah sejarah ini," ucap Hasan dengan tegas.
Ia juga menambahkan bahwa publik berhak untuk mengawasi dan mengoreksi karya para sejarawan. "Kita bisa bersama-sama memantau dan mengkaji apa yang mereka tuliskan," kata Hasan, mempertegas posisi pemerintah dalam mendukung transparansi di bidang penulisan sejarah.
Hasan menjelaskan bahwa sejarawan yang terlibat dalam penulisan sejarah tersebut adalah mereka yang memiliki kredibilitas tinggi dan integritas yang terjamin. Ia percaya bahwa para sejarawan ini tidak akan mengorbankan reputasi mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. "Kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini seharusnya dapat menjadi bahan diskusi. Namun, mari kita lihat terlebih dahulu pekerjaan yang sedang mereka lakukan dalam menulis sejarah bangsa ini," imbuhnya.
