Keterbukaan Firjan dalam memberikan kesaksiannya menjadi lampu merah bagi lembaga penegak hukum, termasuk KPK, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem di dalam rutan mereka. Perlindungan terhadap hak-hak asasi para tahanan, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi finansial, harus menjadi prioritas utama bagi lembaga penegak hukum seperti KPK.
Pemerintah juga perlu turut ambil tanggung jawab dalam memastikan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Perbaikan terhadap sistem dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di dalam rutan KPK akan menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan tidak ada praktik pungli atau pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam lembaga tersebut.
