Suswono menegaskan hunian di Kampung Susun Bayam harus diprioritaskan bagi warga asli Kampung Bayam yang terdampak langsung pembangunan JIS. Ia juga menyerukan transparansi dalam penentuan penerima hunian tersebut agar tidak diberikan kepada yang tidak berhak.
“Kami mendorong pemerintah untuk tetap memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk penyediaan hunian di lokasi alternatif bagi mereka yang memang membutuhkan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan Jakarta yang berkeadilan, Suswono akan menginstruksikan fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta untuk segera mengkaji kebijakan terkait Kampung Bayam. Langkah ini bertujuan untuk memperjuangkan hak warga sejak sekarang, tanpa menunggu hingga dirinya dan Ridwan Kamil resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
“Kami yakin pasti ada solusi terbaik bagi warga Kampung Bayam. Prinsip yang saya pegang adalah keadilan, keberpihakan pada masyarakat, objektivitas, dan tetap sesuai peraturan dalam pengambilan keputusan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera,” tuturnya.
Untuk menjamin keadilan, Suswono juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut hambatan yang dihadapi dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Kami ingin mendengar langsung apa saja yang menjadi kendala dari sisi administrasi, perizinan, dan pengelolaan sehingga proses relokasi belum bisa tuntas. Kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk mewujudkan hak-hak warga dengan cara yang adil,” ungkap Suswono.
Sebagai langkah tambahan untuk kesejahteraan warga, Suswono mempromosikan ketahanan pangan di Kampung Bayam dengan mendorong warga untuk bercocok tanam di sekitar tempat tinggal mereka. Langkah ini diharapkan akan membantu warga tidak hanya dalam hal hunian, tetapi juga kemandirian pangan untuk kehidupan yang lebih baik.
