Sebagian besar titik lokasi Sekolah Rakyat pada tahap pertama ini akan ditempatkan di dalam sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos). Agus Jabo juga menegaskan bahwa layanan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu operasional layanan di sentra tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PLN dan Telkom, untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik dan internet yang memadai.
Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli 2025 bersifat sementara. Agus Jabo juga menyatakan bahwa untuk Sekolah Rakyat yang bersifat permanen, diperlukan lahan seluas 8,5 hektare yang akan disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan ekstrem, sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
