Nama Hashim Djojohadikusumo belakangan sering muncul dalam lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Adik kandung Prabowo ini kerap membocorkan sejumlah hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Sejumlah ekonom menyoroti peran Hashim di lingkaran Prabowo yang perlu diawasi meski dia tak berada dalam kabinet pemerintahan. Dia juga merupakan sosok berpengaruh sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai posisi Hashim sangat kuat di Kadin dan menjadi penghubung pemerintahan. “Hashim sendiri memang lebih banyak di luar kabinet, perannya untuk menyeimbangkan dunia usaha dengan pemerintah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Kamis (24/10).
Menurut Huda, Hashim berperan besar untuk menjaga sinkronisasi program pemerintah agar mendapat dukungan Kadin atau dunia usaha. Sehingga peran Hashim cukup krusial walau berada di luar pemerintahan.
Hal itu yang membedakan Hashim dengan posisi Luhut Binsar Pandjaitan saat era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Luhut ini menjalankan peran eksekutif menjadi Kepala Kantor Staf kepresidenan hingga menjadi menteri koordinator,” ujar Huda.
Sebelumnya, Luhut berperan mengarahkan kebijakan langsung dari dalam, sedangkan Hashim bisa menjadi perantara pemerintah dengan dunia usaha. Sehingga hal ini yang perlu diawasi oleh banyak pihak.
Adapun pengaruh besar Hashim untuk menjaga kepentingan Kadin, khususnya agar dunia usaha bisa masuk dengan bebas lewat Hashim. “Harus ada batasan kepentingan dunia usaha agar terhindar dari praktik oligarki ke depan,” kata Huda.
Hashim Hanya Bisa Berperan dalam Memberi Masukan
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menilai, perlu ada batasan yang jelas meski Hashim dekat dengan Prabowo. Sebab, Hashim tidak memiliki peran langsung di dalam internal pemerintahan.
