“Penting untuk diingat bahwa Hashim bukanlah aparat publik, sehingga secara hukum ia tidak memiliki kewenangan formal dalam pengambilan kebijakan atau pengelolaan anggaran negara,” ujar Media.
Sebagai individu yang tidak memegang jabatan resmi, keterlibatan Hashim dalam menentukan arah kebijakan, hanya sebatas memberi masukan atau opini pribadi. Sementara soal penerimaan pajak dan evaluasi kabinet adalah ranah pemerintahan.
Jika perannya melewati batasan dan mulai memengaruhi kebijakan pemerintah, maka akan ada risiko yang muncul. “Ada risiko terjadinya jual beli pengaruh. Fenomena ini jika terbukti, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum,” kata Media.
Evaluasi Kabinet hingga Kejar Pengemplang Pajak
Hashim sempat mengungkapkan bahwa Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri setiap satu semester. Menurut Hashim, Prabowo berpeluang melakukan reshuffle setiap enam bulan.
Hashim mengaku mendapatkan pernyataan tersebut langsung dari kakaknya. Adapun kriteria menteri yang bakal diganti jika tidak melakukan tugas dengan efisien hingga terjerat kasus korupsi.
"Prabowo orangnya tegas, saya kira sudah banyak yang tahu soal itu. Saya terus terang semakin optimis dengan pemerintahan baru dengan pernyataan tersebut," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10).
Di sisi lain, Hashim mengakui Kabinet Merah Putih yang tergolong gemuk dengan jumlah 48 Kementerian. Kabinet Merah Putih ini memiliki lebih dari 130 jabatan politik, mulai dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala lembaga.
Tak hanya soal evaluasi kabinet Prabowo, Hashim juga membocorkan soal potensi negara mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak.
Dalam waktu dekat, para pengusaha tersebut akan menyetorkan pajaknya. “Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang bisa segera dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Tapi, tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara," ujar Hashim dikutip Antara.
