Penerapan kebijakan tukin ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas utama. Selain tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, langkah ini diharapkan juga dapat berperan dalam penanganan dan pengurangan praktik korupsi dalam tubuh birokrasi. Kebijakan baru ini direncanakan mulai diberlakukan secara bertahap mulai bulan depan, sambil menunggu penyesuaian sistem administrasi dan anggaran di masing-masing instansi terkait.
