Tuntutan ini muncul akibat adanya kebijakan aplikator itu sendiri. Igun mengeluhkan bahwa banyak aplikator yang melanggar ketentuan Kemenhub dengan memotong biaya jasa lebih dari 20 persen, bahkan terkadang mencapai 50 persen dari tarif perjalanan. "Sepanjang 365 hari dalam setahun dikali tiga tahun, sudah berapa triliun uang yang mereka ambil dari rekan-rekan kami. Kami ingin menagih itu sekarang," lanjutnya.
Igun juga menekankan bahwa DPR menjadi harapan terakhir bagi para sopir ojol setelah pertemuan yang tidak membuahkan hasil dengan Kemenhub. Para pengemudi berharap pengurangan potongan biaya aplikasi bisa segera terealisasi. Ia berharap ada keputusan cepat dari Menteri Perhubungan mengenai pengurangan tersebut, mengingat langkah demonstrasi yang diikuti pengemudi dari berbagai daerah di Indonesia, dengan beberapa di antaranya rela menempuh jarak jauh untuk menyampaikan aspirasi mereka di Jakarta.
Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, aksi unjuk rasa dilakukan para pengemudi ojol di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka merasa "keringatnya diperas" secara tidak manusiawi. Tindakan ini bertujuan untuk memprotes besarnya potongan dari aplikator dan juga skema tarif yang dianggap merugikan mereka. Dalam aksi tersebut, terdapat empat tuntutan utama, antara lain kenaikan tarif antara penumpang, kehadiran regulasi untuk layanan makanan dan barang menggunakan roda dua, ketentuan tarif bersih untuk kendaraan roda empat, serta pengesahan undang-undang transportasi online di Indonesia.
