Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah secara langsung bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memaparkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sri Mulyani menekankan bahwa 'kisi-kisi' yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dijadikan dasar bagi Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025. "Untuk RUU [APBN] 2025, itu akan mengikuti hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Anggaran DPR. Saya sudah melaporkannya langsung kepada Pak Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (21/7/2024).
Laporan tersebut mencakup postur fiskal serta asumsi dasar ekonomi makro, seperti target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%—5,5% dan defisit APBN antara 2,29% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Saat ini, Kementerian Keuangan tengah merancang RAPBN 2025 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penyusunan RAPBN 2025 dan Nota Keuangan pada masa transisi ini selain mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) serta Asumsi Dasar Makro untuk penyusunan RAPBN 2025 yang telah dibahas dan disepakati oleh DPR, juga harus disesuaikan (sinkron) dengan program pemerintah baru.
Berkenaan dengan hal itu, program presiden terpilih mengenai makanan bergizi gratis telah masuk dalam perhitungan pemerintah. "Anggaran yang akan kita sampaikan termasuk program presiden terpilih, yaitu makanan bergizi. Beliau (Prabowo) juga peduli dengan bangunan-bangunan sekolah yang rusak. Semuanya akan kita masukkan dalam RAPBN," ungkap Sri Mulyani.
Saat ini, Sri Mulyani melaporkan bahwa Kementerian Keuangan telah mulai menetapkan angka-angka pasti, bukan lagi dalam rentang nilai, untuk target pendapatan, penerimaan, belanja negara, dan penarikan utang.
"Proses politiknya saya laporkan kepada Pak Jokowi dan presiden terpilih, sehingga proses ini berjalan dengan baik, selama ini komunikasi baik. Pak Prabowo sangat menyadari mengenai proses penyusunan anggaran dan beliau terus mendukungnya," tuturnya.
Sebagai langkah tambahan untuk memastikan sinkronisasi program presiden terpilih, Bendahara Umum Gerindra, Thomas Djiwandono, yang juga merupakan keponakan dari Prabowo, telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Dirinya akan fokus dalam penyusunan RAPBN 2025 dan merancang agar sesuai dengan postur yang sudah dibuat.
"Dengan kehadiran Mas Thomas, menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin, untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan Wakil Presiden terpilih, dan bagaimana cara memasukkannya dalam APBN 2025," lanjut Bendahara Negara.
