ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, tidak semua ASN menjalankan tugasnya dengan baik. Baru-baru ini, terdengar kabar mengejutkan bahwa seorang ASN di Pemkab Jeneponto ditangkap polisi karena terlibat dalam jualan sabu.
Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama masyarakat Jeneponto, yang tentunya tidak menyangka bahwa salah seorang ASN yang seharusnya bertanggung jawab dalam melayani kepentingan publik ternyata terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Ditangkapnya seorang ASN dalam kasus penjualan narkoba juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Indonesia bahwa pelanggaran hukum tidak akan bisa terhindarkan dari hukuman yang setimpal.
Kasus ini mencengangkan karena ASN seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka diharapkan menjadi teladan dalam berperilaku dan berakhlak serta menunjukkan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun, ironisnya, ASN di Pemkab Jeneponto ini justru terlibat dalam bisnis jual beli narkoba yang merusak generasi muda dan menciptakan ketidakamanan di masyarakat.
Ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, ASN ini tidak bisa lagi menggunakan kedudukannya sebagai tameng untuk melindungi dirinya dari tindakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa terkecuali, bahkan bagi mereka yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kejadian ini juga mencerminkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba tidak mengenal profesi atau latar belakang seseorang, dan setiap pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakannya.
