Tantangan Komunikasi di Era Digital
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan saat ini adalah derasnya arus informasi di era digital. Opini publik tidak lagi hanya dibentuk oleh media arus utama, tetapi juga oleh media sosial yang bergerak cepat dan dinamis. Dalam kondisi ini, pemerintah harus lebih cerdas dalam menyampaikan kebijakan.
Rakyat tidak sekadar ingin mendengar laporan teknokratis atau jargon pemerintahan, mereka ingin memahami alasan di balik kebijakan. Mereka ingin merasa bahwa keputusan pemerintah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan mereka secara langsung.
Setiap Pejabat Harus Menjadi Komunikator
Presiden Prabowo menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau juru bicara presiden, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pejabat negara. Setiap menteri, kepala badan, dan pejabat tinggi harus mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh rakyat.
Selama ini, banyak pejabat lebih fokus pada penyusunan laporan dibandingkan menjelaskan kebijakan kepada publik. Akibatnya, negara tampak bekerja di atas kertas, tetapi rakyat tidak merasakan dampaknya secara nyata.
Komunikasi: Kunci Keberlanjutan Pemerintahan
Dalam sistem demokrasi, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kerja nyata, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintahan yang tidak mampu membangun narasi akan mudah disalip oleh oposisi yang pandai membangun wacana. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak kebijakan besar gagal mendapatkan dukungan publik karena kurangnya komunikasi yang efektif.
