Ketika konflik sudah tidak dapat dihindari, Polri bertindak responsif dengan cepat merespons insiden-insiden yang terjadi. Ini termasuk penanganan demonstrasi, perkelahian antar kelompok, atau ancaman keamanan lainnya. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum tetapi juga upaya mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak terlibat.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Di samping menjaga keamanan, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Konflik sosial sering kali melibatkan isu-isu seperti diskriminasi, intoleransi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, Polri harus mengambil sikap netral dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama penanganan konflik.
Polri dapat berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif. Selain itu, mereka juga bertugas untuk mengamankan hak-hak warga yang terancam atau dirugikan dalam konteks konflik. Upaya ini mencakup perlindungan terhadap minoritas, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
