Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait dengan batas usia kepala daerah, baik calon gubernur dan wakil gubernur. Kini, tak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusan MA, mereka yang baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan dilakukan, bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal ini sebelumnya menyebutkan:"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon."Putusan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. Pemohon adalah Ahmad Ridha Sabana. Adapun yang mengadili adalah ketua majelis hakim yakni Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa hak itu adalah hak politik yang bisa dimohon dan diberikan keadilannya. MA juga menekankan bahwa pasal tersebut tidak menyinggung prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi, dan hak diskriminasi. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, MA memutuskan bahwa syarat umur minimal calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.
Keputusan MA ini mendapat sambutan dari sejumlah kalangan, terutama dari kalangan anak muda. Mereka menganggap bahwa keputusan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan. Dengan demikian, keberagaman usia di jajaran kepemimpinan diharapkan dapat menciptakan solusi-solusi inovatif dan mewakili beragam aspirasi masyarakat.
