“Proyek pemindahan ibu kota adalah proyek yang sangat besar dan memakan biaya tinggi. Jika tidak diatur dengan baik, pembiayaan ini bisa mengarah pada defisit anggaran yang lebih besar,” ujar Faisal Basri, seorang ekonom senior.
Di sisi lain, pemerintah berjanji untuk mendanai sebagian besar proyek melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara. Namun, ada ketidakpastian mengenai seberapa besar sektor swasta akan tertarik untuk berinvestasi dalam proyek ini, mengingat tantangan infrastruktur yang besar di Kalimantan.
Dampak Sosial: Pergeseran Populasi dan Ketimpangan Baru?
Pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat meratakan distribusi penduduk di Indonesia. Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan, pemerintah berharap akan ada migrasi penduduk dari Jakarta ke Kalimantan dan daerah lainnya. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemindahan ini justru akan menciptakan ketimpangan sosial baru.
“Meskipun pemindahan ini bertujuan untuk meratakan pembangunan, kita harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan ada kesenjangan yang lebih besar di daerah baru,” kata Dedi, seorang aktivis sosial dari Jakarta.
Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan di Kalimantan
Pemindahan ibu kota juga memunculkan tantangan besar dalam hal infrastruktur dan kelestarian lingkungan. Kalimantan, meskipun kaya sumber daya alam, memiliki tantangan besar dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Selain itu, pembangunan IKN diperkirakan akan membutuhkan lahan yang cukup luas, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama di kawasan hutan tropis yang kaya biodiversitas.
