Program ini bersifat kolaboratif dan lintas kementerian/lembaga, di mana Kementerian Sosial menjadi pemimpin pelaksana dalam pembangunan infrastruktur, perekrutan tenaga pendidik, hingga pengadaan perlengkapan sekolah. Pelaksanaannya juga didukung oleh kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, serta Kementerian Dalam Negeri, demi memastikan bahwa seluruh aspek pendidikan — dari fasilitas fisik hingga aspek kesejahteraan siswa — terpenuhi secara optimal.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pengoperasian 100 Sekolah Rakyat hingga akhir Juli 2025. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis, antara lain Sumatera (22 sekolah), Jawa (48), Kalimantan (4), Sulawesi (15), Kepulauan Maluku (4), Papua (3), Bali (1), NTB (2), dan NTT (1). Namun, target ini kemudian meningkat menjadi 159 sekolah, mengingat tingginya kebutuhan dan antusiasme dari berbagai daerah.
Setiap Sekolah Rakyat dirancang untuk memiliki fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas digital, ruang laboratorium, perpustakaan, ruang makan, serta sarana olahraga dan ibadah. Laptop dan seragam yang menjadi dua fokus utama belanja terbesar dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan akses pembelajaran serta membangun rasa percaya diri dan kesatuan identitas di kalangan siswa. Dengan fasilitas ini, diharapkan siswa dapat menjalani proses belajar yang nyaman, modern, dan terintegrasi.
