Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyoroti isu terkait dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi program strategis pemerintah. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat banyak protes dan kritikan dari masyarakat. Pada rapat Komisi V DPR RI Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang digelar pada Kamis (6/6/2024) Tapera menjadi salah satu bahasan menarik.
Dalam sebuah pertemuan yang diadakan belum lama ini, Kritikan Tapera pun dating dari salah satu Legislator asal PDIP, Irene Yusiana Roba yang menyayangkan Menteri Basuki belum memberikan keterangan jelas dan tegas perihal program Tapera ke publik. Bahkan ia pun menyinggung isu subsidi antar warga negara yang dinilai sebagai bukti negara tak bisa mengatasi permasalahan masyarakat.
Menurut Yusiana, inisiatif ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, transparansi juga dianggap sebagai upaya untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan atau ketidakberesan dalam pengelolaan dana Tapera, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Basuki, Yusiana secara tegas meminta agar pemerintah segera memberikan akses terhadap data Tapera. Mereka menyampaikan bahwa data transparan dan akurat diperlukan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi legislator untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program Tapera secara lebih komprehensif.
