Namun demikian, bukan berarti kebijakan ini hanya dilandaskan pada alasan kenyamanan semata. Sejumlah aturan dan instruksi ketat akan diberlakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan WFH tetap berjalan efisien. Monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal, meskipun berada di luar lingkup kantor.
Selanjutnya, diharapkan bahwa keputusan ini juga akan memberikan dampak positif terhadap penerapan pola kerja yang lebih fleksibel di masa mendatang. Kebijakan untuk melibatkan ASN dalam program WFH tidak hanya sebagai solusi untuk menghadapi situasi khusus, namun juga sebagai upaya adaptasi terhadap dinamika kerja di era digital saat ini.
Pada akhirnya, kebijakan WFH untuk sebagian ASN pada 16 dan 17 April 2024 ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi yang sukses, memberikan pegangan bagi pemerintah dalam menentukan keputusan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan dapat menjaga efektivitas kerja dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah positif, kebijakan ini diharapkan juga dapat memberikan inspirasi bagi sektor swasta dan masyarakat umum untuk terus mengembangkan pola kerja yang adaptif dan inovatif. Dengan demikian, era WFH bisa menjadi pendorong perubahan positif dalam tata kelola kerja di Indonesia, serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan.
