Korea Selatan beberapa waktu lalu sempat menggetarkan dunia dengan pemberitaan tentang bantuan yang diberikannya kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Perdagangan Indonesia sebagai bentuk kerjasama bilateral antara kedua negara. Sayangnya, yang seharusnya menjadi berita baik justru menjadi kontroversi setelah bantuan tersebut ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara.
Dalam penyaluran bantuan SLB tersebut, Korea memberikan sejumlah peralatan dan fasilitas pendukung pembelajaran kepada SLB di berbagai daerah di Indonesia. Bantuan ini disambut dengan baik oleh pihak terkait yang berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia. Sebagai negara maju, bantuan dari Korea diharapkan mampu menjadi angin segar bagi kemajuan pendidikan inklusif di Indonesia.
Namun, masalah muncul ketika pihak Bea Cukai menagihkan sejumlah uang yang cukup besar terkait dengan pemberian bantuan tersebut. Penagihan ini memunculkan pertanyaan besar terutama terkait dengan kejelasan aturan dan prosedur terkait impor barang bantuan dari negara luar. Beberapa pihak menilai bahwa penagihan yang dilakukan oleh Bea Cukai tersebut tidak sesuai dengan semangat kerjasama bilateral antara kedua negara. Di sisi lain, pihak Bea Cukai berargumen bahwa penagihan tersebut merupakan bagian dari aturan yang berlaku dan tidak ada pengecualian, meskipun bantuan tersebut diberikan untuk tujuan sosial.
