Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyoroti konflik internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurutnya, konflik tersebut secara negatif mempengaruhi pembahasan yang bersifat ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, terdapat dua agenda penting yang sedang diperjuangkan serikat pekerja bersama dengan pengusaha.
Pertama-tama, pembahasan terkait penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2024. Diskusi mengenai hal ini diyakini Said Iqbal akan mengganggu dialog tripartit antara unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah. "Konflik internal di Kadin sangat mengganggu dialog. Kita harus memastikan kejelasan terkait siapa yang mewakili Kadin dalam hal ini, Apindo yang mengakui Munaslub Kadin atau Kadin yang resmi," ujar Said Iqbal dalam perayaan HUT Ke-3 Partai Buruh di Istora Senayan pada Kamis, 18 September 2024.
Oleh karena itu, menurutnya, Kadin dituntut untuk menegaskan sikapnya dan segera menyelesaikan perselisihan internal. Hal ini disebabkan oleh rencana penetapan UMP untuk tahun 2025 yang akan dilakukan pada bulan November mendatang. Said juga mengusulkan kenaikan UMP 2025 sebesar 8% - 10%, bukan semata-mata tentang keberpihakan, namun lebih pada ketegasan sikap agar proses perjuangan kaum buruh tidak terganggu.
Selain pembahasan UMP, permasalahan lain yang tak kalah penting adalah Judicial Review terhadap Undang-Undang Ciptakerja ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Said Iqbal, keputusan MK dalam hal ini akan berdampak pada penerapan kebijakan di perusahaan. Oleh sebab itu, konflik internal di Kadin juga dapat menghambat penerapan putusan MK tersebut.
