Tampang

Kisruh Bursa Caketum PPP: Rommy Disebut Eksploitasi Partai dengan Menawarkan Jabatan pada Tokoh Eksternal

26 Mei 2025 23:03 wib. 36
0 0
(Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso)
Sumber foto: Google

Tampang.com | Jakarta – Pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, yang menawarkan jabatan ketua umum partai berlambang Ka'bah kepada pihak-pihak eksternal menuai sorotan tajam. Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, menyayangkan sikap tersebut dan secara terang-terangan menuding Rommy telah melakukan eksploitasi terhadap partai. “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).


Daftar Tokoh Eksternal yang Dibujuk Rommy

Manuver Rommy ini menjadi perbincangan setelah diketahui bahwa sejumlah tokoh dari luar partai telah dibujuknya untuk menjadi calon ketua umum PPP. Beberapa nama besar yang disebut-sebut masuk dalam bursa ini antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman. Upaya ini memicu kekhawatiran di kalangan internal partai.


Keterbukaan PPP dengan Mekanisme AD/ART

Meskipun demikian, Rusli Effendi menyatakan keterbukaan PPP jika ada tokoh dari eksternal yang ingin bergabung. Namun, ia mengingatkan pentingnya mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang secara jelas mengatur proses masuk dan keluarnya seseorang dari PPP. “Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART. Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme, namun partai lain atau di setiap organisasi manapun juga punya,” tegas Rusli.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?