Menanggapi hal ini, perlu disadari bahwa saling koordinasi antara pemerintah dan KPK penting untuk menjaga efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kolaborasi yang baik antara kedua lembaga ini tentu akan memberikan dampak yang positif dalam upaya memberantas tindak korupsi di Indonesia.
KPK adalah lembaga antirasuah yang memiliki peran krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Presiden untuk memberikan perhatian yang sama terhadap lembaga ini seperti halnya terhadap ormas. Memastikan kedua belah pihak dapat bertemu dan berkoordinasi secara terbuka akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam kerangka ini, pemerintah dapat membentuk mekanisme yang memudahkan pimpinan KPK untuk bertemu dengan Presiden dan berbagi informasi mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertemuan antara Presiden dan KPK bukanlah intervensi, namun merupakan wujud dari upaya sinergi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Selain itu, penting juga bagi pimpinan KPK untuk terus aktif dan proaktif, memberikan data dan informasi yang cukup relevan kepada Presiden mengenai kondisi korupsi di Indonesia.
Dengan adanya pertemuan antara pemerintah, termasuk Presiden, dengan pimpinan KPK, diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman bersama dan memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Memahami peran masing-masing pihak dalam konteks pemberantasan korupsi akan membantu menciptakan kebijakan dan strategi yang lebih efektif.
