Jadi, fungsi utama Plt adalah menjamin keberlangsungan fungsi organisasi dan pelayanan publik. Mereka bertugas menjalankan kewenangan dan tugas-tugas rutin pejabat definitif, mencegah kekosongan kepemimpinan yang dapat melumpuhkan kinerja instansi. Plt memastikan bahwa keputusan-keputusan penting tetap bisa diambil dan program-program pemerintah terus berjalan tanpa hambatan berarti.
Mekanisme Penunjukan dan Pemilihan Plt
Proses penunjukan Plt tidak terjadi sembarangan. Ada aturan dan mekanisme yang mengatur siapa yang bisa menjadi Plt dan bagaimana prosesnya. Umumnya, penunjukan Plt dilakukan oleh atasan langsung dari jabatan yang kosong tersebut. Misalnya, jika Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang yang relevan bisa ditunjuk sebagai Plt. Untuk jabatan setingkat menteri atau kepala daerah, penunjukan Plt biasanya dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang lebih tinggi.
Beberapa kriteria umum yang sering dipertimbangkan dalam memilih Plt meliputi:
Kompetensi dan Kapasitas: Calon Plt harus memiliki pemahaman yang memadai tentang tugas dan fungsi jabatan yang akan diisi. Pengalaman kerja di bidang yang relevan sangat penting agar Plt bisa langsung beradaptasi dan mengambil keputusan yang tepat.
Senioritas atau Jabatan di Bawahnya: Seringkali, Plt ditunjuk dari pejabat yang berada satu level di bawah atau memiliki senioritas di dalam struktur organisasi. Ini memudahkan transisi kepemimpinan dan memastikan pemahaman yang baik tentang dinamika internal instansi.
Integritas dan Rekam Jejak: Calon Plt harus memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas yang tidak diragukan. Mengingat mereka akan memegang wewenang penting, kepercayaan publik dan internal sangatlah esensial.
