Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia telah menegaskan kesiapannya dalam mencegah penyebaran hoaks menjelang Pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Prabu Revolusi, mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Menurut Prabu, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai media mainstream maupun platform media sosial untuk memitigasi penyebaran berita hoaks seputar Pilkada. "Dengan platform, baru kemarin kami rapatnya, semua platform kita kumpulkan. Jadi kita akan menempati, mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, agar hoaks itu juga yang secara aktif oleh platform dimitigasi. Jadi bukan dari pemerintah saja, tetapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks," ujarnya di Jakarta, pada hari Jumat, 13 September 2024.
Prabu menjelaskan bahwa salah satu rencana yang tengah disusun adalah pembentukan tim khusus yang akan bertugas memantau setiap peserta Pilkada. Nama-nama calon pemimpin daerah yang akan bertarung dalam Pilkada akan dimasukkan ke dalam sistem, lalu ditandai atau ditag. Hal ini bertujuan untuk memantau langsung informasi seputar calon kepala daerah yang tersebar di media sosial. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan setiap hoaks dan disinformasi yang muncul seputar mereka dapat ditangani secara langsung.
