Selain itu, jika pengadaan bahan baku terpusat pada korporasi besar, petani dan peternak kecil di daerah bisa kehilangan pasar. Padahal, seharusnya program ini bisa memberdayakan petani lokal dengan membeli hasil panen mereka secara langsung. Tanpa kebijakan yang cermat, niat baik untuk meningkatkan gizi bisa berbalik menjadi pukulan telak bagi perekonomian masyarakat kecil.
Masalah Keberlanjutan Anggaran dan Potensi Korupsi
Kelemahan lain yang tak bisa diabaikan adalah masalah keberlanjutan anggaran dan potensi korupsi. Biaya untuk menjalankan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia sangatlah besar, mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Pertanyaannya, apakah anggaran sebesar ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang, terutama jika ada perubahan kondisi ekonomi?
Selain itu, program dengan anggaran yang besar dan rantai distribusi yang panjang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Pengadaan fiktif, mark-up harga, atau suap dalam pemilihan vendor bisa menggerogoti dana publik yang seharusnya digunakan untuk anak-anak. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, akuntabilitas program ini akan sulit terjamin dan manfaatnya tidak akan sampai ke sasaran.
