Tampang.com | Program digitalisasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu belum juga menunjukkan dampak signifikan di mata masyarakat. Di banyak daerah, layanan publik masih lamban, tidak transparan, dan rawan pungutan liar.
Digitalisasi Setengah Jalan, Pelayanan Masih Lambat
Meski aplikasi layanan publik berbasis daring telah dikembangkan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga harus antre berjam-jam, bolak-balik ke kantor pelayanan, atau menghadapi sistem yang sering error.
“Kalau katanya serba digital, kenapa kami tetap harus datang tiga kali hanya untuk urus KTP?” keluh Retno, warga Bekasi yang mengurus dokumen kependudukan untuk anaknya.
Pemerintah Pusat Gencar, Daerah Banyak Tertinggal
Kesenjangan digital antar daerah menjadi persoalan serius. Kota besar mungkin sudah menikmati kemudahan e-government, namun di kabupaten-kabupaten terpencil, internet lambat dan keterbatasan SDM menjadi hambatan utama.
