“Agama seharusnya menjadi ruang etik dan pembinaan moral. Bila masuk tambang, akan sulit menjaga jarak dari konflik kepentingan,” kata Siti Nur Azizah, peneliti kebijakan publik dari Pusat Studi Kebangsaan.
Risiko Lingkungan dan Akuntabilitas
Aktivitas pertambangan selama ini lekat dengan isu perusakan lingkungan, konflik lahan, dan dampak sosial-ekonomi. Jika ormas keagamaan ikut terlibat, pertanyaan besar muncul: siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan?
“Ini seperti memberi senjata ekonomi tanpa pelatihan militer. Ormas keagamaan tidak punya kapasitas tambang. Risikonya bisa besar,” tambah Siti.
Tumpulnya Batas antara Negara dan Agama
Kebijakan ini juga dikhawatirkan memperuncing relasi antara negara dan agama. Dengan akses ekonomi langsung, ormas bisa menjadi kekuatan politik-ekonomi baru yang sulit dikontrol.
