Mengenai rencana pemerintah Republik Indonesia untuk menyerahkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus kepada Ormas Keagamaan, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) enggan melibatkan diri dalam urusan tambang. HKBP menyatakan tidak akan ikut dalam usaha pertambangan meski pemerintah memberi lampu hijau bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan.
Bertambang merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan tambang dengan tujuan untuk mengambil sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas, dan lain-lain dari dalam tanah. Meskipun kegiatan pertambangan ini memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, perusahaan tambang seringkali mendapat dukungan dari pemerintah dan juga beberapa lembaga, termasuk gereja. Namun, HKBP menjadi salah satu gereja yang menolak untuk terlibat dalam aktivitas tambang.
Menurut pernyataan dari ketua Sinode HKBP, hal tersebut disampaikan Ephorus HKBP Pendeta Robinson Butarbutar. Robinson mengatakan pihaknya berpegang pada isi konferensi HKBP tahun 1996 yang menyatakan HKBP ikut bertanggung jawa menjaga lingkungan hidup yang sudah dieksploitasi manusia. Dia menyebutkan HKBP mendorong agar semua pihak mempercepat penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Atas dasar itu, Robinson mengatakan HKBP tidak akan ikut mengelola pertambangan. Dia juga mengajak pemerintah menindak tegas para penambang yang melanggar aturan. Sebagian pihak mungkin merasa kecewa karena adanya penolakan dari gereja dalam hal ini. Namun, HKBP tetap teguh pada prinsip-prinsipnya dan meyakini bahwa mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adalah hal yang lebih penting daripada kepentingan ekonomi semata.
