Masyarakat sipil menyoroti bahwa pembangunan yang terlalu terpusat pada infrastruktur fisik sering kali mengabaikan aspek sosial dan pemerataan. Muncul anggapan bahwa proyek besar hanya menguntungkan investor dan kalangan elite, sementara rakyat kecil tak mendapatkan imbas positif secara langsung.
“Pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi jika tidak inklusif, maka hanya akan memperparah ketimpangan,” ujar Arief Handoko, peneliti kebijakan publik.
Ketimpangan itu terasa nyata, terutama di wilayah urban. Di satu sisi, gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah terus tumbuh. Di sisi lain, pemukiman kumuh dan pekerja informal terus bertambah.
Pembangunan Tanpa Rasa, Kebijakan yang Terpusat
Banyak kalangan akademisi menyebut bahwa pembangunan di Indonesia masih bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Ketika pemerintah pusat meluncurkan proyek-proyek masif, tidak sedikit daerah yang justru tidak siap mengelola dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.
Hal ini terlihat dari relokasi warga tanpa solusi jangka panjang, serta minimnya pendampingan ekonomi bagi keluarga yang terdampak proyek pembangunan.
“Pembangunan seharusnya bukan hanya soal membangun jalan atau bandara, tapi juga soal membangun manusia dan martabatnya,” kata Dini Ayu, seorang aktivis sosial dari Nusa Tenggara Timur.
